alwepo.com – Kepanikan akibat di stopnya Ekspor CPO beserta turunannya memang masih menjadi problem bukan cuman terasa di luar negeri pengkonsumsi minyak goreng. Di dalam negeri sendiri memang stok minyak goreng masih terjaga dengan baik, namu kali ini dilema dan kepanikan terjadi di kalangan perusahaan Kelapa Sawit terutama Perusahaan yang sekaligus Produksi CPO di Pabrik Kelapa Sawit.
Penghentian ekspor CPO dan turunannya per tanggal 28 April 2022 lalu, masih belum ada tanda-tanda akan ada penghentian di bukanya kembali kran ekspor. Padahal bahan baku minyak goreng berlimpah di sertai harga minyak goreng harganya mulai menurun.
Stock CPO di storage tank pabrik-pabrik kelapa sawit di beberapa tempat memang mengalami kepenuhan, karena kebijakan perusahaan tidak mau CPO nya di gunakan semua untuk produksi minyak goreng dalam negeri. Oleh karena itu, hal ini juga mengurangi produksi dari Pabrik Kelapa Sawit. Bahkan beberapa Pabrik tidak menerima pembelian TBS (Tandan Buah Segar) sementara di karenakan hal tersebut.
Para penggiat kebun sawit yang tergabung dalam Indonesian Planters Society (IPS) menyampaikan, tak hanya petani kelapa sawit yang menghadapi kepanikan, pabrik sawit pun mengalami hal yang serupa. Dikatakan salah satu Ketua DPP IPS, Darus Salam bahwa saat ini pabrik kelapa sawit rata-rata storage tank-nya sudah mulai penuh terisi CPO.
Tidak itu saja, pabrik kelapa sawit juga kesulitan dalam menjual CPO hasil olah TBS Sawitnya, lantaran banyak pembeli yang menahan dan menunggu tindak lanjut dari kebijakan penyetopan ekspor ini. “Storage tank di pabrik sudah mulai penuh, yang panik tak hanya petani tetapi pengusaha juga mengalami hal yang serupa, apalagi pembeli CPO menahan pembelian,”.
Dengan keadaan itu, kata Darus Salam, beberapa perusahaan kelapa sawit mulai batasi akseptasi TBS Sawit dari pihak luar khususnya petani swadaya. “Bahkan juga paling ekstrim ialah dilaksanakan penyetopan penerimaan TBS Sawit supaya TBS dari kebun pokok dapat terus diproses,” pungkas Darus Salam.
Sementara, Ketua Umum Indonesian Planters Society (IPS), Jamalul mengharap, pemerintahan buka keran export CPO hingga Pebisnis dan Petani dapat menjalankan operasional perkebunan seperti sebelumnya ada peraturan larangan Export CPO.
