Permendag 22/2022 mengenai Larangan Ekspor CPO dan Minyak Goreng dan Dampak Bagi Perusahaan

Permendag 22/2022 mengenai Larangan Ekspor CPO dan Minyak Goreng dan Dampak Bagi Perusahaan

Alwepo.com, Jakarta – Kisruh minyak goreng memang masih menjadi polemik di Indonesia, bagaimana tidak ternyata ketergantungan masyarakat akan penggunaan minyak goreng sangatlah tinggi atau bisa di katakan sangat ketergantungan. Ketergantungan ini ketika ada pihak yang ingin mengambil keuntungan seperti mafia-mafia yang bermain saat ini tentu mengharuskan Jokowi turun tangan langsung dengan terbitnya peraturan larangan ekspor CPO dan Minyak goreng.

Permendag 22/2022Pemerintah secara resmi melarang sementara bahan baku dan produk minyak goreng ke luar negeri. Larangan sementara tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm , dan Used Cooking Oil.

larangan ekspor cpo dan minyak goreng

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022,” ditegaskan dalam peraturan yang ditandatangani Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammada Lutfi tanggal 27 April 2022 ini.

Larangan sementara berlaku untuk seluruh daerah pabean Indonesia, dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB), yaitu Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang.

“Namun, bagi para eksportir yang telah mendapatkan nomor pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor paling lambat 27 April 2022, tetap dapat melaksanakan ekspor,” ujar Mendag.

Dalam aturan ini ditegaskan, para eksportir yang melanggar ketentuan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Saya pastikan pemerintah bersama-sama dengan Kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya akan memantau seluruh pelaksanaan kebijakan ini,” ujar Lutfi.

Mendag menyampaikan, kebijakan ini akan dievaluasi secara periodik melalui rapat koordinasi di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian setiap bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

“Kebutuhan pokok masyarakat Indonesia adalah prioritas pemerintah. Larangan sementara ekspor ini merupakan upaya untuk mendorong ketersediaan bahan baku, juga pasokan minyak goreng di dalam negeri dan menurunkan harga minyak goreng ke harga keterjangkauan. Saya harap kita semua dapat memahami urgensi dari kebijakan ini dan bergotong royong/bekerja sama demi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Mendag.

Read also  Pompa Hidrolik Jenis Pompa Perpindahan Positif (Positive Displacement Pump)

Hal ini tentu bagi sebagian perusahaan mungkin akan berdampak tinggi dikarenakan ada banyak perusahaan yang telah melakukan kontrak kerjasama dengan pihak exportir di luar negeri, yang mengharuskan mereka berpikir ulang ataupun mengkaji ulang tindakan yang akan mereka lakukan. Namun sebagai perusahaan yang bernaung di bawah pemerintahan Republik Indonesia tentu harus taat akan hukum yang ada.